Begini Langkah Kemenhub Dukung Danau Toba Jadi Destinasi Pariwisata Dunia

Jakarta - Danau Toba jadi salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas yang dicanangkan pemerintah. Kementerian Perhubungan pun menyiapkan berbagai langkah untuk mengembangkan Danau Toba.

Kemenhub telah menyiapkan beberapa program untuk mendukung percepatan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, termasuk Danau Toba. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, di Hotel Inna Parapat, Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (31/10) kemarin.

Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Samosir, Bupati dan Wakil Bupati Toba Samosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan serta jajaran pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu dukungan untuk pengembangan Danau Toba adalah dengan mengadakan perbaikan sejumlah dermaga di kawasan objek wisata tersebut. Dengan banyaknya dermaga yang nyaman tentu traveler akan lebih mudah dalam berwisata di sana.

"Untuk tahun 2016 ada 6 dermaga yang mendapat perhatian berupa percepatan pembangunan serta perbaikan dermaga yaitu dermaga Ajibata Rakyat, Dermaga Tomok Wisata, Dermaga Balige, Dermaga Onanrunggu, Dermaga Muara serta Dermaga Nainggolan," kata Pudji dalam rilis kepada detikTravel, Rabu (2/11/2016).

Selain itu, sektor lalu lintas dan angkutan jalan juga ikut diperhatikan. Misalnya peningkatan perlengkapan, seperti jumlah rambu-rambu jalan dan guard-rail demi keselamatan, dikarenakan kondisi jalan di sekeliling Danau Toba yang kecil dan berkelok-kelok.

Pudji juga mengatakan bahwa untuk mempermudah mobilitas wisatawan menuju Danau Toba, akan dilakukan sinkronisasi jalur trayek bus dengan jadwal penerbangan pesawat udara dari Bandara Silangit.

Hal lainnya yang tak kalah penting adalah mengenai pungli jembatan timbang. Terkait kondisi beberapa jembatan timbang yang tutup paska ditetapkannya beberapa pegawai jembatan timbang sebagai tersangka pungutan liar (pungli), Pudji Hartanto berharap Gubernur Sumatera Utara tegas memerintahkan agar jembatan harus beroperasi.

"Kewenangan pengelolaan jembatan timbang masih di provinsi. Jadi, kewenangan membuka atau menutup ada pada gubernur," ujar Pudji.

Ia secara tegas menyatakan, pengelolaan UPPKB belum menjadi kewenangan pusat. Artinya, operasional jembatan timbang masih menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Sumut.

"Saya tegaskan belum menjadi kewenangan pusat, nanti awal 2017 baru kami (Kementerian Perhubungan) yang kelola," katanya.

Sebelum serah terima kewenangan jembatan timbang memang harus dilakukan proses inventarisasi. Namun, mestinya inventarisasi tak menghambat operasional jembatan timbang dalam memberikan pelayanan. (krn/krn)